Pemerintah akan ambil tindakan pencegahan terhadap virus corona jenis baru

  Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal Angkatan Darat Doni Monardo. POKROL - Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Letnan Jendera...

 

Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal Angkatan Darat Doni Monardo.

POKROL - Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Angkatan Darat Doni Monardo, menegaskan bahwa pemerintah sedang mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap munculnya jenis virus corona baru yang pertama kali ditemukan di Inggris Raya.

Virus Corona Strain baru, yang dianggap 70 persen lebih menular, telah ditemukan di Australia dan Singapura.

Dalam acara Talk Show bertema "Outlook 2021: Citra Indonesia Pasca Pandemi" yang digelar di Jakarta, Kamis (24/12), Doni Monardo menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menggelar rapat tingkat menteri pada pekan sebelumnya. , yang melibatkan pakar epidemiologi dan kesehatan, untuk mendapatkan wawasan tentang masalah tersebut.

Mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk tidak memberlakukan libur panjang berturut-turut, liburan Natal dan Tahun Baru ditetapkan untuk memastikan tidak ada hari libur berturut-turut dalam upaya untuk mencegah peningkatan penularan COVID-19.

Satgas juga berupaya membatasi penularan melalui surat edaran terkait perjalanan WNA dan WNI dari negara tertentu, tempat ditemukannya strain SARS-CoV-2.

“Pemerintah memberlakukan larangan bagi WNI yang masuk dari Inggris, dengan harapan dapat melindungi warga negara kita di negara tersebut. Biasanya, WNA yang tiba di Indonesia harus memberikan hasil tes usap yang negatif, dilanjutkan dengan tes usap lagi setelah mereka tiba. Sesampai di Tanah Air dan harus menunggu hasilnya keluar di bawah wajib karantina mandiri di tempat yang diatur pemerintah selama lima hari. Setelah itu dilakukan pemeriksaan PCR lagi, ”jelasnya.

Lebih lanjut Monardo mengatakan langkah tersebut diharapkan lebih efektif dalam melindungi masyarakat, mengingat sejak Maret lalu, tim Satgas Penanganan COVID-19 bersama Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri, pihak imigrasi, PT Angkasa Pura, dan PT Pelindo juga mencatat hampir tiga ribu angka positif COVID-19 dari mereka yang masuk ke Indonesia.

“Ada puluhan ribu orang, yang masuk ternyata hampir tiga ribu, mungkin 2.800 orang tertular COVID-19. Kalau petugas kita di bandara dan pintu masuknya tidak maksimal (dalam menjalankan tugasnya), pasti akan lebih banyak kasus. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya selaku ketua Satgas mengucapkan terima kasih kepada semua elemen di lapangan, termasuk Dinas Kesehatan Pelabuhan, unsur TNI dan Polri dan Relawan tentunya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat, ”tandasnya.

Meskipun beberapa negara telah membual hasil negatif untuk tes COVID-19 yang dilakukan di depan umum mereka, dia mengatakan setidaknya 100 orang telah diskrining untuk infeksi SARS-CoV-2.

“Meski hasil swab tes negatif, ternyata positif lagi,” tandasnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak lalai dan tetap berpegang pada protokol kesehatan, sebagai modal sosial untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mengingat ketidakpastian masih membayangi kapan pandemi akan berakhir.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, yang merangkap Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyatakan tidak ada bukti bahwa varian baru virus corona baru yang ditemukan di Inggris Raya telah menyebar di Indonesia, meski genomik Indonesia. pengawasan memang tidak secanggih yang dilakukan di Inggris.

Menteri juga mengatakan bahwa meskipun Australia dan Singapura telah mendeteksi jenis baru tersebut, dia mendesak masyarakat untuk tidak menyimpan kekhawatiran, mengingat varian virus corona baru belum terbukti secara ilmiah menyebabkan keparahan penyakit tersebut.

Brodjonegoro menjelaskan bahwa bukti lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui efek virus varian baru ini. Ia mendesak masyarakat untuk mengikuti praktik terbaik yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). (Ant)