Pemerintah menetapkan plafon KUR sebesar Rp253 triliun untuk tahun 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. POKROL - Pemerintah telah menaikkan plafon program kredit mikro Kredit Usaha Ra...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

POKROL - Pemerintah telah menaikkan plafon program kredit mikro Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 menjadi Rp253 triliun dari pagu yang disepakati sebelumnya sebesar Rp220 triliun.

Demikian hasil gelar rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Plafon tersebut dinaikkan menanggapi antusiasme pelaku UMKM terhadap KUR dengan suku bunga rendah dan harapan pemulihan UMKM, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Senin 28 Desember 2020.

Keputusan itu didasarkan pada permintaan kredit yang tinggi di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ungkap Hartarto.

Dalam rapat koordinasi yang digelar untuk mengevaluasi kebijakan KUR 2020 dan KUR 2021, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan pada tahun 2021, ujarnya.

“Kebutuhan KUR bagi UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa COVID-19 cukup besar, sehingga target penyaluran KUR tahun depan akan meningkat. Dengan kenaikan tersebut maka akan ada tambahan anggaran subsidi bunga untuk KUR 2021 sebesar Rp7. 0,6 triliun,” jelasnya.

Keputusan untuk menaikkan pagu dan menaikkan subsidi bunga tersebut bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan UMKM agar dapat membantu mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di tengah upaya pemulihan perekonomian nasional, imbuhnya.

Realisasi KUR hingga 21 Desember 2020 telah mencapai Rp188,11 triliun atau sekitar 99 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp190 triliun.

Bantuan kredit tersebut telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan tunggakan Rp226,5 triliun dan kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah yaitu 0,63 persen.

Penyaluran KUR melambat sejalan dengan kontraksi ekonomi pada triwulan II 2020, kata Hartarto.

Akhirnya membaik menjelang akhir tahun, dengan realisasi bulanan pada November mencapai Rp23,9 triliun.

Penyaluran ini bahkan lebih baik dibandingkan periode normal sebelum pandemi yaitu pada Februari 2020 yang tercatat sebesar Rp19,2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menegaskan, penyaluran kredit program kredit mikro (KUR) harus dimanfaatkan untuk meningkatkan skala usaha petani.

“Penyaluran KUR juga harus didorong untuk mengembangkan skala ekonomi yang lebih luas. Petani bisa membeli, misalnya unit penggilingan padi [dengan dana]. Ekosistem petani dan nelayan bisa dibentuk,” kata Hartarto dalam jumpa pers online. di Jakarta minggu lalu.

Peningkatan skala usaha petani itu tujuannya untuk kegiatan ekonomi, seperti pendirian korporasi oleh petani, tambahnya.

Hartarto menuturkan, KUR juga dapat meningkatkan modal petani dan membantu mereka memperluas jangkauan pasar hasil pertanian.

Selain itu, petani didorong untuk memanfaatkan kerjasama dengan para pemula untuk memasarkan produk mereka.

“Petani bisa dihubungkan atau dihubungkan dengan perusahaan teknologi, seperti Sayurbox atau Tanihub,” kata Hartarto. (Ant)