Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp277,36 triliun

  Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Jakarta ( POKROL ) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisa...

 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

Jakarta (POKROL) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen dari pagu anggaran Rp744,75 triliun pada 16 Juli 2021.

Sri Mulyani mengungkapkan Pemerintah juga menaikkan total anggaran untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC dan PEN) dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun, ungkapnya pada konferensi pers 'Anggaran Pendapatan Negara (APBN)' di Jakarta, Rabu (21 Juli 2021).

Penambahan anggaran tersebut dipengaruhi oleh kenaikan anggaran program perlindungan sosial menjadi Rp187,84 triliun dari Rp153,86 triliun dan anggaran kesehatan menjadi Rp214,95 triliun dari Rp172 triliun, katanya.

Menkeu leanjutkan, alokasi anggaran untuk tunjangan di bidang kesehatan menyentuh Rp54,1 triliun atau 25,2 persen dari pagu anggaran Rp214,95 triliun, dan pada program perlindungan sosial Rp82,22 triliun, atau 43,8 persen dari pagu Rp187,84 triliun.

Penyaluran program prioritas mencapai Rp44,44 triliun atau 37,7 persen dari pagu Rp117,94 triliun, program dukungan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi Rp51,53 triliun, atau 32 persen dari Rp161,2 triliun. Plafon -triliun, dan insentif usaha Rp45,07 triliun atau 71,7% dari pagu Rp62,83 triliun, tambahnya.

"APBN 2021 akan terus berubah melalui realokasi berbagai belanja kementerian/lembaga untuk memenuhi tuntutan dinamis di tengah pandemi ini," kata Menkeu.

“Tambahan Rp55,21 triliun itu diperoleh dari refocusing belanja kementerian dan lembaga. Saat ini, sedang menjalani refocusing keempat, ”tambahnya.

Meski ada dana cadangan, pemerintah akan menjaga defisit agar tidak melebihi pagu anggaran dalam UU APBN, tegasnya.

“Kami (pemerintah) diizinkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan akumulasi surplus anggaran (SAL) 2020 ke dalam APBN 2021,” kata Indrawati.

Pemerintah menggunakan Rp186,67 triliun dari SAL 2020 untuk meningkatkan belanja tahun ini dan mengurangi surat utang negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah, tambahnya.(Ant)