Indonesia akan Fokus pada Pemulihan Ekonomi selama Pertemuan KTT G20

  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sejumlah rangkaian pada hari kedua KTT G20 di Osaka, Jepang (29 Juni 2019) POKROL - Indonesia aka...

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sejumlah rangkaian pada hari kedua KTT G20 di Osaka, Jepang (29 Juni 2019)

POKROL - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan KTT G20 pada akhir tahun 2021 untuk pertama kalinya sejak forum tersebut dibentuk pada tahun 1999. Indonesia diundang untuk bergabung dalam forum tersebut pada tahun 2008.

Italia, Presiden G20 saat ini, akan menyerahkan kepresidenan kepada Indonesia pada KTT Roma, yang dijadwalkan pada 30-31 Oktober 2021.

Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20 untuk 2022 pada KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi pada November 2020.

Indonesia akan menyelenggarakan Kepresidenan G20, bertema “Pulihkan Bersama, Pulihkan Lebih Kuat” untuk mencerminkan semangat pemulihan kolektif, mulai 1 Desember 2021 hingga November 2022.

Kelompok 20 atau G20 adalah forum internasional yang menyatukan ekonomi utama dunia. Anggotanya menyumbang lebih dari 80 persen dari PDB global (produk domestik bruto), 75 persen dari perdagangan global, dan 60 persen dari populasi planet ini.

Anggota G20 terdiri dari Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, Jepang, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Spanyol juga diundang sebagai tamu tetap.

Padahal, Indonesia, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, adalah satu-satunya negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang diundang untuk bergabung sebagai anggota G20.

Untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan acara G20 yang akan diselenggarakan oleh Indonesia tahun depan, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2021 tentang National Organizing Committee (OC) Kepresidenan G20 Indonesia.

Anggota OC tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua I Sherpa Track; Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, selaku ketua II Sherpa Track; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebagai ketua I Jalur Keuangan; Gubernur Bank Indonesia selaku ketua II Jalur Keuangan; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai ketua acara; dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, sebagai ketua komunikasi dan media untuk KTT G20.

Indonesia akan memiliki tujuh agenda prioritas untuk jalur keuangan untuk Kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022, menurut Menteri Indrawati.

Prioritas pertama adalah koordinasi kebijakan global untuk pemulihan ekonomi, termasuk pada exit policy untuk membantu pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara, maupun secara global, dan pada saat yang sama memastikan bahwa itu menjadi lebih berkelanjutan, katanya.

Prioritas kedua menyangkut dampak pandemi pada sektor kesehatan dan ekonomi, yang telah menyebabkan gangguan pasokan dan perusahaan-perusahaan menjadi tidak seimbang, katanya.

Prioritas ketiga adalah mata uang digital bank sentral (CBDC), kata Indrawati. Keuangan berkelanjutan berada pada agenda keempat dan mencakup peran sektor keuangan dalam mendukung agenda penting di tingkat global, termasuk perubahan iklim dan fasilitas keuangan hijau yang bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi yang hijau dan berkelanjutan, tambahnya.

Prioritas kelima adalah pembayaran lintas batas dan akan fokus memanfaatkan optimalisasi digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, dan pada saat yang sama, mengatasi risiko dan tantangan yang mungkin muncul, ungkapnya.

Prioritas keenam adalah inklusi keuangan, yang mencakup UKM, dengan fokus pada penggunaan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk dalam aspek lintas batas, katanya.

Prioritas ketujuh adalah kemajuan dan penerapan prinsip perpajakan global, termasuk yang terkait dengan insentif perpajakan, tambahnya. 

“Memang ini salah satu prioritas penting bagi Indonesia yang saat ini sedang melakukan reformasi perpajakan,” kata Menkeu.

Sedangkan untuk manfaat nasional, Presidensi G20 diharapkan dapat mendorong konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, menurut Menteri Hartarto.

"Konsumsi domestik diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun, produk domestik bruto (diprediksi) meningkat hingga Rp7,47 triliun, dan (cukup mampu) menyerap tenaga kerja sekitar 33 ribu tenaga kerja di berbagai sektor," kata Hartarto, September 15, 2021.

Menteri mengatakan bahwa angka tersebut diperkirakan meningkat 1,5 hingga dua kali lipat secara agregat dibandingkan dengan Dana Moneter Internasional 2018 dan Pertemuan Bank Dunia di Bali, karena Indonesia memiliki rencana untuk menyelenggarakan 150 pertemuan selama satu tahun kepresidenannya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga dan keterlibatan dalam 16 kelompok kerja serta keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dan masyarakat sipil dalam 10 kelompok kerja.

Hartarto mencatat, Kepresidenan G20 juga akan mendukung pembangunan sosial karena akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat topik produksi dan distribusi vaksin.

"Kami terus mendorong vaksin menjadi barang publik global. Kami juga mendorong kemudahan aksesibilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpenghasilan rendah," katanya.

Pada masa kepresidenannya, Indonesia berencana menggelar KTT G20 di Bali pada 2022 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, optimistis penyelenggaraan G20 di Indonesia akan berjalan lancar.

"Indonesia akan menjadi tuan rumah event bergengsi ini. Indonesia yang bertanggung jawab atas event ini, makanya pemerintah berusaha menjaga kasus (COVID-19) stabil," katanya.

Pemerintah fokus pada pencapaian angka kematian kurang dari dua persen, kasus aktif kurang dari 100 ribu, dan tingkat positif kurang dari lima persen, katanya.

“Pemerintah akan terus melakukan yang terbaik,” katanya.

Indonesia berhasil menurunkan kasus harian terkonfirmasi COVID-19 sekitar 92 persen dari puncaknya pada 15 Juli 2021 pada gelombang kedua COVID-19 yang tercatat 56.757.

Pada Pertemuan Menteri Kesehatan G20 yang diadakan di Roma pada 5-6 September 2021, beberapa negara dan organisasi internasional memuji Indonesia karena menurunkan kasus COVID-19 secara signifikan dan tingkat vaksinasinya yang tinggi, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang hadir pertemuan.

Ia berterima kasih kepada Amerika Serikat, beberapa negara Eropa dan Asia, serta Australia yang telah menyumbangkan 40 juta dosis vaksin COVID-19 ke Indonesia.

Hingga 20 September 2021, setidaknya 79.657.762 orang Indonesia telah menerima dosis vaksin COVID-19 pertama, sementara 45.224.650 orang telah menerima dosis vaksin kedua. Secara keseluruhan, pemerintah bertujuan untuk memvaksinasi setidaknya 208 juta orang untuk membangun kekebalan kelompok terhadap virus. (Ant)