Menko Airlangga: Inklusi Keuangan sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Jakarta (POKROL) - Program inklusi keuangan menjadi salah satu pilar dalam strat...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Jakarta (POKROL) - Program inklusi keuangan menjadi salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi bangsa, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan terus gencar melaksanakan berbagai inisiatif program inklusi keuangan untuk semua kelompok masyarakat.

“Pemerintah Indonesia mengapresiasi Global Partnership for Financial Inclusion yang telah mengoordinasikan rencana aksi inklusi keuangan sebagai pilar utama agenda pembangunan global, yang telah menjadi kesepakatan bagi seluruh negara G20,” kata Hartarto saat side event Kepresidenan G20, Jumat.

Kepresidenan G20 Indonesia yang mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger,” akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi global dengan semangat untuk pulih bersama dan mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. masa depan, tegasnya.

Oleh karena itu, G20 harus menjadi penggerak pembangunan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi di Indonesia sebagai presidensi, dengan komitmen menghasilkan aksi nyata yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia.

Salah satu hasil nyata yang diharapkan adalah berkembangnya literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif, yang merupakan bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital, kata Hartarto.

“Kepresidenan G20 Indonesia akan terus mendukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar pemangku kepentingan dalam negeri maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk melaksanakan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif,” tegasnya.

Menkeu juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan terutama kementerian dan lembaga, anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Asian Development Bank, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha (BUMD), asosiasi, dan mitra inklusi keuangan lainnya.

Selain itu, dia optimistis koordinasi inisiatif global yang mendukung inklusi keuangan akan terus dipertahankan dan diperkuat dengan meningkatkan kesadaran di negara-negara anggota G20. (Ant)