Indonesia Sediakan Program Stimulan untuk Persiapkan Talenta Digital

  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)  Johny G Plate. POKROL , Jakarta - Pemerintah Indonesia memberikan program stimulan untuk ...

 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)  Johny G Plate.

POKROL, Jakarta - Pemerintah Indonesia memberikan program stimulan untuk mempersiapkan talenta digital bekerja sama dengan universitas ternama di Indonesia dan perusahaan teknologi, baik domestik maupun internasional, ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

“(Kerja sama) ini dijalin untuk menghasilkan (talenta dengan) intermediate digital skill melalui kurikulum, antara lain coding, big data, cloud computing, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, dan metaverse,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (14 Juni 2022).

Tahun lalu, 12,5 juta orang mengikuti program stimulan yang telah disiapkan pemerintah melalui kementerian.

Setidaknya, program tersebut menginspirasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasuki ekosistem digital dan memiliki keterampilan digital dasar di empat bidang kurikulum, tegasnya.

Keempat bidang kurikulum tersebut adalah keterampilan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital.

Plate terpanggil untuk terus berupaya mengembangkan talenta digital, sehingga infrastruktur digital dapat dimanfaatkan dengan sukses dan optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, dia mencatat bahwa upaya kementerian saja tidak cukup, karena Indonesia membutuhkan setidaknya 600 ribu talenta digital setiap tahun.

“Ada sembilan juta untuk 15 tahun ke depan, dan kementerian hanya bisa menyiapkan 150 ribu hingga 200 ribu, bahkan mungkin kurang dari itu,” jelasnya.

Untuk itu, Menkeu mendorong pihak-pihak strategis untuk berperan aktif dan berpartisipasi.

“Saya mengajak Mastel dan Keluarga Ekosistem Telekomunikasi Informatika Republik Indonesia untuk bekerja sama menghasilkan (talenta dengan) keterampilan digital menengah,” katanya.

Selain talenta digital di tingkat menengah, Indonesia membutuhkan pembuat kebijakan digital untuk dapat mengeksekusi program smart city, smart island, bahkan smart village, kata Plate.

“Tanpa pembuat kebijakan digital, tentu akan sulit,” ujarnya.

“Melalui Program Digital Leadership Academy, kami menyiapkan hingga 500 kursi bekerja sama dengan University of Singapore, Tsinghua University, Oxford University, Harvard Kennedy School, Cambridge University, London School of Economic, dan lainnya,” ungkapnya.

Menkeu berharap hal ini dapat diperluas, jika memungkinkan, untuk memastikan Indonesia memiliki pengambil kebijakan digital di pemerintah dan perusahaan rintisan. (ant)