Menkopolhukam: Tidak ada dokumen rahasia pemerintah yang terkena kebocoran data

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah) menyampaikan sambutannya saat konferensi pers di kantor kementeri...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah) menyampaikan sambutannya saat konferensi pers di kantor kementerian koordinator di Jakarta, Senin (12 September 2022). (Antara)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada dokumen rahasia pemerintah yang terpengaruh bocoran data pemerintah belakangan ini yang ramai diberitakan di media sosial.

“Mengenai kebocoran data pemerintah, saya akui memang terjadi kebocoran. Saya sudah menerima laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan analisis dari Deputi VII (Menko) (membuktikan) terjadinya kebocoran data. , kebocoran itu tidak mempengaruhi dokumen rahasia," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor kementerian koordinator di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, kebocoran data tersebut tidak merugikan pemerintah, karena bocoran data tersebut sudah banyak diketahui masyarakat dan dipublikasikan oleh surat kabar nasional.

"Kebocoran data itu tidak merugikan (pemerintah), dan data yang diduga bocor itu dimuat setiap hari oleh surat kabar, misalnya tentang kegiatan presiden dan tidak ada yang lain. Menurut pengamatan saya, tidak ada informasi rahasia yang bocor," tegas menteri koordinator.

Mahfud menegaskan, pemerintah akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti kebocoran data tersebut.

Sebelumnya, seorang peretas yang dikenal dengan nama pengguna "Bjorka" mengaku telah meretas data kepresidenan dan memperoleh surat kepresidenan dan dokumen rahasia dari badan intelijen.

Klaim Bjorka itu kemudian diedarkan oleh akun Twitter yang cuitannya menjadi viral dan menjadi trending topic di media sosial hingga Sabtu pagi.

Tweet yang meneruskan klaim Bjorka itu menyatakan bahwa surat kepresidenan dan dokumen rahasia BIN telah bocor.

Menanggapi dugaan kebocoran tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan bahwa tidak ada dokumen dan surat kepresidenan yang bocor ke internet karena menolak tuduhan yang dibuat oleh beberapa anggota masyarakat.

"Sekretariat Negara akan segera mengklarifikasi ini. Tidak ada kebocoran surat presiden," kata Hartono. (Ant)