Efektifitas dan Kontinuitas Program Pemerintah

Urbaningrum Citra Marsudirini.  Oleh: Urbaningrum Citra Marsudirini* Masih tingginya tingkat kemiskinan warga di tengah berbagai prestasi pe...

Urbaningrum Citra Marsudirini. 

Oleh: Urbaningrum Citra Marsudirini*

Masih tingginya tingkat kemiskinan warga di tengah berbagai prestasi pemerintah menimbulkan kecaman bahwa pembangunan tersebut belum benar-benar merata menyentuh kelompok yang lebih rendah.

Program peningkatan melalui penajaman dan perluasan target juga terus dilakukan. Anggaran belanja sosial yang telah dituangkan juga terus meningkat. Kita semua mengakui bahwa sejauh ini banyak langkah telah diambil oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan tampaknya tidak berubah.

Untuk bahan ilustrasi keadaaan tersebut, selama periode 2004-2011 anggaran untuk pengentasan kemiskinan meningkat sebesar 400 persen, namun tingkat kemiskinan turun hanya 3,37 persen atau rata-rata 0,56 persen per tahun. Sejak 2010, angka kemiskinan juga turun kurang dari 1 juta per tahun.

Tingkat ini jauh dari cukup untuk mencapai target tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2030, sebagaimana digariskan dalam Tujuan Sustainable Development Global (SDG). Sasaran SDG membutuhkan pengurangan jumlah penduduk miskin setidaknya 2,14 juta per tahun dari total 22,7 juta orang miskin saat ini (data BPS).

Hal ini memicu kritik terkait efektifitas dan kontinuitas program anti kemiskinan itu sendiri. Banyak program yang telah diluncurkan dinilai tidak mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Salah satu alasannya berkaitan dengan disain program dan kelemahan data, sehingga program tersebut kehilangan target dan tidak mampu menangkap realitas kemiskinan. Profil keluarga miskin, menurut Badan Pusat Statistik, dinilai tidak menggambarkan potret kemiskinan di lapangan.

Kritik lainnya adalah bahwa program hanya menyediakan lebih banyak ikan daripada kait mereka. Upaya untuk menyingkirkan kemiskinan juga sering diperlakukan sebagai proyek, dan sangat terpusat.

Inilah yang sepertinya coba dikoreksi oleh era pemerintahan saat ini, dengan memperbaiki database terpadu, mempertajam program, memperluas jangkauan target, meminimalkan penyalahgunaan. Namun kita tidak menutup mata, tidak semua usaha ini berjalan baik di lapangan.

Selain mengasah program dan memperbaiki pelaksanaan di lapangan untuk mengurangi kemiskinan, mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi juga penting. Namun, itu saja tidak cukup, apalagi dengan kemampuan ekonomi yang terus melemah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Yang dibutuhkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, yang membuka akses dan partisipasi terluas masyarakat bawah. Yang tak kalah penting adalah keberlanjutan program itu sendiri. Perubahan rezim atau pejabat membuat jaminan keberlanjutan program seringkali terbengkalai.

Oleh karena itu, kita berharap banyak pada peraturan presiden yang akan diluncurkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah / Jangka Panjang untuk mengakomodasi agenda SDG dan mengawasi kelangsungan program yang ada. Mencapai target angka kemiskinan nol persen tidak hanya membutuhkan kerja keras, tapi juga fokus, inovasi, dan kreativitas, serta kemitraan dengan semua pihak. (Pcom)

*Mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.