Joko Widodo: Negara Berkembang Harus Perjuangkan Hak Hilirisasi SDA

  Presiden Joko Widodo menghadiri 2nd ASEAN Global Dialogue: Post Covid-19 Comprehensive Recovery, di Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu, 13 N...

 

Presiden Joko Widodo menghadiri 2nd ASEAN Global Dialogue: Post Covid-19 Comprehensive Recovery, di Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu, 13 November 2022. (dok: Biro Pers Sekretariat Presiden).

POKROL.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan negara berkembang memperjuangkan hak untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) mentah guna mencapai nilai tambah dan keuntungan yang memadai.

“Apakah negara berkembang mendapatkan keuntungan yang memadai dari ekspor bahan mentah? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, negara-negara berkembang terus memperjuangkan hak hilirisasi,” kata Presiden pada Dialog Global ASEAN ke-2: Pemulihan Komprehensif Pasca COVID-19, di Phnom Penh, Kamboja, Minggu 13 November 2022. Demikian seperti dikutip dalam pernyataan yang dikeluarkan Pers, Media, dan Biro Penerangan Sekretariat Presiden.

Perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak-hak pembangunan negara-negara berkembang, ujarnya. Ia juga mencontohkan kesulitan yang menghambat negara-negara berkembang ketika ingin melakukan hilirisasi.

Hak pembangunan negara berkembang menjadi salah satu dari tiga fokus utama yang disampaikan Jokowi kepada ASEAN untuk menghadapi tantangan ekonomi kawasan.

“Meski rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi masih positif, ke depan tantangan perekonomian daerah akan semakin berat, apalagi dengan ancaman resesi. Karena itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” kata Jokowi.

Fokus lainnya adalah perbaikan situasi fiskal negara-negara anggota ASEAN. Dia mengatakan bahwa peluang fiskal harus dibuat untuk membangun stabilitas keuangan.

Selain itu, efisiensi belanja dan alokasi anggaran untuk program mitigasi krisis, termasuk jaring pengaman bagi masyarakat miskin, harus diprioritaskan, katanya.

“Dukungan pada sektor-sektor yang berdampak pada perekonomian daerah juga harus diutamakan. ADB (Asian Development Bank) telah mengidentifikasi mereka, seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini vital karena melibatkan UMKM yang mewakili 90 persen sektor bisnis ASEAN," katanya.

Fokus ketiga adalah peningkatan dukungan keuangan internasional. Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam mengatasi krisis dan menekan dampak yang ditimbulkannya melalui instrumen keuangan yang fleksibel.

“Ada instrumen (dimaksudkan untuk) keadaan darurat, sehingga bisa langsung digunakan saat krisis, dan yang lebih penting, perlu ada instrumen yang berfungsi untuk mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk mengantisipasi memburuknya krisis di masa mendatang, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan keuangan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, beliau sekali lagi menekankan pentingnya kerjasama yang luas untuk menghadapi krisis saat ini. (Ant)