Quo Vadis Jakarta Pasca-Pilkada?

Reinhard Hutapea. Oleh: Reinhard Hutapea* Hiuh-riuhnya Pilkada Jakarta kelihatannya belum berakhir. Selesai kampanye yang hingar-bingar deng...

Reinhard Hutapea.

Oleh: Reinhard Hutapea*

Hiuh-riuhnya Pilkada Jakarta kelihatannya belum berakhir. Selesai kampanye yang hingar-bingar dengan statement-statement yang kontroversial nan paradoksal, kini diramaikan lagi dengan hingar bingar bentuk lain, yakni pemberian bunga dalam jumlah besar kepada calon yang kalah. Besok, minggu, bulan, tahun depan tidak tahu apa lagi hingar-bingar yang akan muncul, atau hanya berhenti di sini/di pemberian bunga, sukar ditebak.

Menurut kecenderungnnya hingar-bingar demikian tidak akan berhenti. Walaupun tidak sama persis kasus tersebut kelihatannya adalah lanjutan dari kontroversial dan paradoksal  Pilpres 2014. Dua pandangan yang berbeda waktu kampanye tidak otomatis berakhir ketika kontestasi Pilpres telah usai. Entah dengan alasan apa, meski usia pemerintahan Jokowi-JK sudah hampir tiga tahun berlangsung, keduanya terus bertikai.

Sinyalemen demikian dapat kita lihat/baca dengan jelas di media-media sosial, seperti Facebook, Twitter, Whatsapp dan lain-lain. Dalam media yang jumbo bebas ini, tanpa ada rintangan hingga ewuh pakewuh, kalangan yang berseteru bebas mengkritik, mencela, hingga menghujat. Bebas untuk bebas, bukan bebas untuk kemaslahatan bersama. Bagaimana bisa seperti itu?

Kalau diteropong lebih seksama/jauh, pola tak sehat ini, yakni perbedaan pandangan yang tak pernah mencapai konsensus, bukan hal baru. Ia sudah berlangsung sejak lama. Sejak Proklamasi atau mungkin era-era sebelumnya. Sebagai ilustrasi dapat kita lihat dari mereka yang masih terus membangga-banggakan Soeharto/Orde Baru versus mereka-mereka yang berpandangan sebaliknya, yakni kalangan reformis.

Jangan-jangan sesungguhnya  sudah berlangsung sejak pembentukan dasar negara, konstitusi/UUD, yakni antara mereka yang menerima Pancasila dan yang menginginkan ideologi lain/tidak menginginkannya.

Keterbelahan Masyarakat

Namun apapun “dalih, historisitas, dan paradigmanya”, yang jelas masyarakat Jakarta telah terbelah ke dalam dua kubu. Terbelah antara mereka yang mendukung Ahok-Djarot dan yang mendukung Anies-Sandi. Keduanya saling serang, saling melemparkan argumen dan pembenaran, yang tidak pernah bertemu pada satu titik, yakni konsensus.

Ibarat rel kereta api yang tak pernah bertemu pada satu garis, pandangan mereka yang bertikai tersebut mungkin sama-sama benar, dan mungkin juga sama-sama salah, atau  jangan-jangan sesungguhnya hanya sekedar baru belajar bicara atau berpendapat, yang belum dilandasi akal sehat. Childish? Atau sebaliknya, terlalu pintar?

Jawabannya tidak hitam-putih. Tergantung dari sudut, titik, dan pendekatan mana melihatnya. Arbi Sanit nyeletuk bahwa Pilkada Jakarta ini sesungguhnya hanyalah pertempuran antara pendukung koruptor dan pembela koruptor. Bagaimana beliau sampai ke pernyataan demikian sudah banyak diulas  dan tak mungkin diuraikan disini. Yang menjadi catatan adalah jika koruptor yang unggul dalam Pilkada, maka itu adalah cerminan masyarakatnya. Apa seperti itu?

Pendapat yang lain melihat bahwa Pilkada Jakarta adalah cerminan persaingan AS/Barat/Jepang versus RRC. Ahok dianggap yang mewakili China, sedangkan yang lain adalah sebaliknya. Kalau begitu kedua kandidat tidaklah calon yang sesungguhnya. Mereka hanyalah antek, perpanjangan tangan, atau komprador dari kekuatan asing. Sedih juga kalau ini benar.

Pendapat yang paling gress adalah pendapat yang menyatakan bahwa keterbelahan masyarakat pra-post Pilkada adalah persaingan antara mereka yang rasional kontra yang primordial. Persaingan antara yang menggunakan out put science dan yang mengutamakan perasaan/sentimental.

Bahasa vulgar atau kasarnya persaingan antara yang pakai otak vs pakai dengkul, yang pintar vs yang tolol, yang jujur vs munafik, dan dan dan yang ekstrim lainnya. Dua kutub yang riil ada di Jakarta, yang tidak mungkin bertemu sampai kapanpun.

Nihilnya Prasyarat Demokrasi

Pandangan yang lain masih dapat dikemukakan sekian panjang lagi. Namun, yang pasti itulah faktanya. Fakta yang menunjukkan betapa masyarakat terbelah ke dalam dua pandangan ekstrem. Mereka anarkis, masing-masing menganggap pendapatnya yang paling benar.

Karena masing-masing tak ada yang  mengalah, dapat diprediksikan sampai ke langit ketujuh pun tidak kan tampil kesepakatan. Mereka akan asyik, terbuai, dan menikmati pandangan-pandangan super egoisnya. Sadar atau sebaliknya mereka telah terperangkap kalau bukan terlembaga dalam balas dendam kesumat.

Dari kesumat ke kesumat, maka hasilnya juga sudah pasti adalah kesumat, atau kesumat-kesumatan. Tidak kemaslahatan sebagaimana sering mereka khotbahkan. Khotbah tinggal khotbah kesumat jalan terus. Suatu ciri masyarakat yang berlangsung di era kuno, namun mencuat di era modern.

Mencuat sebab sistem yang dioperasionalkan, yakni “demokrasi liberal” tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Pancasila tidak sesuai dengan mekanisme 50% plus 1 yang diusung demokrasi liberal dalam mekanisme Pilkada DKI, sebab masyarakatnya tidak seperti di Washington, New York, dan lain-lain kota AS.

Masyarakat di sana sebagaimana dikatakan Samuel Huntington (1992) telah egaliter dalam semua sendi-sendi kehidupan, seperti tingkat kesejahteraan yang tinggi (a high level of economic wealth), tingkat pendidikan yang tinggi ( a high level of literacy and education), tradisi toleransi dan kompromi dalam kehidupan bermasyarakat (tradition of toleration and compromise), tradisi tunduk terhadap hukum dan penghormatan individu (tradition of respect for law and individual rights),  kekerasan sipil yang rendah (low level of civil violence), pembangunan ekonomi dan modernisasi sosial yang berhasil (economic development and social modernization) dan lain-lain.

Bagaimana dengan masyarakat Jakarta? Apakah nilai-nilai tersebut sudah tersedia? Jelas masih jauh, masih sangat jomplang, anehnya mempraksiskan metode pemilu yang diterapkan di sana. Jadilah seperti saat ini dari dendam ke dendam, bukan kemaslahatan. Quo vadis Jakarta? (Pcom)

*Staf pengajar FISIP UDA Medan, mantan Dekan FISIP Untag Jakarta.