Pertemuan Bilateral dan Menteri Luar Negeri pada KTT ASEAN ke-42 di NTT

  Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023). ( Reuters ) P...

 

Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023). (Reuters)

POKROL.com, Nusa Tenggara Timur - KTT ASEAN ke-42 resmi dimulai di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 9 Mei 2023.

Pada tahun 2023 ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dan ketua organisasi kawasan dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang artinya ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia.

Awal pertama Organisasi ASEAN berdiri di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 1967. Awalnya organisasi ASEAN ini beranggotakan 10 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Pada hari pertama KTT di NTT kali ini, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan para pemimpin beberapa negara: Vietnam, Timor-Leste, Malaysia, dan Laos.

Dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, keduanya menyatakan optimisme untuk mencapai target peningkatan perdagangan kedua negara sebesar US$15 miliar pada tahun 2028.

Menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, kedua pemimpin optimistis target itu bisa tercapai dengan syarat semua restriksi atau hambatan perdagangan bisa dikurangi, bahkan dihilangkan sama sekali.

Peningkatan target perdagangan itu disepakati kedua negara saat Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Puc di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 22 Desember 2022.

Kesepakatan itu dicapai setelah kedua negara menyadari bahwa target perdagangan US$10 miliar yang ditetapkan untuk tahun 2023 telah terlampaui pada tahun 2021 sebesar US$11,06 miliar.

Selain membahas target perdagangan, kedua pemimpin juga sepakat untuk segera merundingkan Bilateral Investment Agreement (BIT), mengingat investasi kedua belah pihak terus meningkat.

Mereka juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang energi baru dan terbarukan (EBT)," kata Marsudi.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Chinh juga sepakat untuk mempercepat pengaturan implementasi dan proses ratifikasi hasil perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Timor-Leste Taur Matan Ruak, Presiden Jokowi membahas peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara di kawasan perbatasan sebagai tindak lanjut hasil pertemuan saat PM Ruak melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Keduanya sepakat membentuk kelompok kerja bersama sebagai upaya pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara, kata Menlu Retno.

Presiden Jokowi dan PM Ruak juga sepakat untuk mendorong dimulainya pembentukan Bilateral Investment Agreement (BIT) sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Timor-Leste.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya menyelesaikan perundingan batas negara.

Presiden Jokowi mengawali perbincangan dalam pertemuan bilateral tersebut dengan menyambut baik Timor Leste untuk bergabung dengan organisasi ASEAN. PM Ruak kemudian memuji dukungan Indonesia terhadap upaya Timor-Leste untuk mendapatkan keanggotaan penuh di ASEAN.

Presiden Jokowi berharap Timor Leste dapat memenuhi semua kriteria untuk menjadi anggota penuh ASEAN.

“Dalam keketuaan Indonesia tahun ini, road map Timor Leste menjadi anggota penuh akan disepakati. Kami berharap Timor-Leste dapat segera memenuhi kriteria dalam peta jalan untuk menjadi anggota penuh ASEAN,” kata Menkeu.

Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menyelesaikan beberapa masalah perbatasan, termasuk yang terkait dengan perbatasan laut dan darat.

Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya optimalisasi Sistem Satu Saluran bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor domestik di Malaysia.

Presiden kemudian menjabarkan beberapa poin kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia, antara lain nota kesepahaman (MoU) terkait perbatasan darat ruas Sebatik dan ruas Sinapad Sesai yang diharapkan ditandatangani pada 2023.

Harapan serupa juga disampaikan Presiden Jokowi terkait kesepakatan laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, PM Ibrahim kembali menyampaikan ajakan kepada Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Malaysia.

Sebelum pertemuan bilateral di sela-sela KTT ASEAN ke-42 itu terlaksana, kedua pemimpin sempat bertemu saat Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan PM Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 9 Januari 2023.

Saat itu, PM Ibrahim mengatakan jika Presiden Jokowi bersedia menjenguknya kembali di Malaysia, maka beberapa perundingan kedua negara di berbagai bidang akan cepat selesai.

Terakhir, dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, kedua pemimpin berbagi pandangan tentang pentingnya meningkatkan kerja sama kedua negara dalam memberantas perdagangan manusia.

Selain itu, kedua pemimpin banyak membahas kerja sama ekonomi kedua negara.

"Misalnya, Presiden menyampaikan beberapa (bentuk) kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan Laos," kata Menlu Retno.

Misalnya, kedua pihak membahas kerja sama PT PLN dengan Electricite du Laos, pengadaan pesawat dari PT Dirgantara Indonesia untuk TNI Angkatan Udara Laos, dan pengadaan kereta api dari PT INKA untuk Petrotrade Laos. Perusahaan Umum.

Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN

Selain pertemuan bilateral, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) juga dilakukan pada hari pertama KTT.

Saat memimpin AMM, Menteri Marsudi mencatat bahwa penguatan fondasi organisasi penting dalam membangun komunitas ASEAN.

Memperkuat landasan, kapasitas, dan visi ASEAN merupakan isu prioritas yang akan dibahas Indonesia dalam keketuaan tahun ini.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri luar negeri dari enam negara anggota ASEAN yakni Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja, sedangkan dua negara anggota lainnya yakni Singapura dan Brunei Darussalam diwakili oleh pejabat senior masing-masing.

Pertemuan tersebut membahas aksesi negara-negara di luar kawasan yang berminat menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama antar Negara ASEAN (Treaty of Amity) dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC).

Tahun ini, ASEAN sedang mengoordinasikan kesiapan tiga negara, yaitu Arab Saudi, Panama, dan Spanyol -- yang secara sukarela menjadi mitra dan menandatangani perjanjian tersebut.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri Timor-Leste Adalijza Magno yang negaranya sedang dalam proses menjadi anggota ke-11 ASEAN.

Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto Suryodipuro menyoroti beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk keanggotaan penuh Timor-Leste.

Selanjutnya, para menlu membahas implementasi ASEAN Five-Point Consensus untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar serta implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Pertemuan itu masih belum dihadiri perwakilan politik Myanmar menyusul keputusan ASEAN untuk tetap mengeluarkan negara itu dari pertemuan tingkat tinggi organisasi itu karena junta militer Myanmar dianggap gagal mengimplementasikan Konsensus Lima Titik.

Konsensus tersebut merupakan rencana perdamaian yang diprakarsai oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar.

Kejahatan Perdagangan Manusia

Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menteri Marsudi mengatakan mereka membahas upaya untuk memerangi perdagangan manusia, terutama kejahatan penipuan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan penipuan online.

Kasus perdagangan manusia semakin marak terjadi di Asia Tenggara. Pihaknya mencatat, Indonesia telah menyelesaikan 1.841 kasus dalam tiga tahun terakhir.

Penguatan upaya penanggulangan perdagangan manusia akan dibahas dalam sidang pleno KTT ASEAN yang akan dipimpin Presiden Jokowi pada hari kedua.

KTT ASEAN diharapkan dapat menghasilkan deklarasi bersama, salah satunya adalah Deklarasi Pemberantasan TPPO akibat Penyalahgunaan Teknologi. 

Temukan Berita dan konten POKROL lainnya di Google News.