Indonesia dan Turki bahas Islamofobia

  Menteri luar negeri Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menlu Turki Hakan Fidan di Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023. (doc:  Kemenlu R...

 

Menteri luar negeri Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menlu Turki Hakan Fidan di Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023. (doc: Kemenlu RI)

POKROL, Jakarta - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan untuk membahas perkembangan Islamofobia dan reformasi di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada hari Sabtu 15 Juli 2023.

"Kedua negara kita memiliki prinsip yang sama. Kami menginginkan kebebasan bagi Palestina. Kami menginginkan perdamaian di Afghanistan dan menghormati hak-hak perempuan Afghanistan," kata Marsudi dalam pernyataan pers bersama dengan Fidan.

Indonesia dan Turki akan terus bekerja sama untuk memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, tambahnya.

Indonesia dan Turki adalah dua negara berkembang terkemuka yang memiliki pengaruh signifikan di kawasannya masing-masing, ungkapnya.

“Kami juga sesama anggota G20, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan MIKTA (kelompok lintas wilayah yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia),” tambahnya.

Menteri Fidan, yang mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya sejak menjabat pada Juni lalu, mengatakan bahwa pertemuan itu membahas tantangan global yang meningkat, termasuk Islamofobia dan serangan terhadap Alquran.

Dunia dikejutkan dengan pembakaran Al Quran yang berulang kali terjadi di Swedia, dengan insiden terbaru tercatat di sebuah masjid di Stockholm saat Idul Adha Juni lalu.

Aksi tersebut menuai kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Turki, Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Kerjasama Islam.

“Kami juga membahas isu-isu kawasan, mulai dari Afghanistan, Timur Tengah, Palestina, Rohingya, hingga reformasi Dewan Keamanan PBB,” ujar Fidan.

Pemerintah Indonesia mendorong reformasi DK PBB, mengingat pentingnya perwakilan Asia dan Afrika di dewan tersebut.

Rusia, salah satu dari lima anggota tetap DK PBB bersama dengan Amerika Serikat, China, Prancis, dan Inggris, juga menggarisbawahi perlunya reformasi DK PBB.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bulan lalu mengatakan bahwa Moskow akan berusaha memperluas keanggotaan DK PBB untuk memberikan lebih banyak perwakilan ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan mematahkan apa yang dia gambarkan sebagai "dominasi Barat."

Temukan berita dan konten POKROL lainnya di Google News.