Bawaslu Desak KPU Awasi Ketat Distribusi Logistik Pemilu

  Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (tengah), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) saat menggelar jumpa pers di kantor KPU RI, Jakarta. POKROL...

 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (tengah), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) saat menggelar jumpa pers di kantor KPU RI, Jakarta.

POKROL, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi secara ketat distribusi logistik Pemilu ke berbagai wilayah di luar Jakarta.

Bagja mengatakan pihaknya telah menerima laporan bahwa pengiriman logistik tanpa pengawalan serius, saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis 28/12/20023.

“Saya terima laporan pengiriman logistik KPU tidak ada pengawas sama sekali. Sopirnya hanya satu dan truknya dibiarkan (tanpa pengawasan) saat sopir sedang mencari alamat gudang KPU. Itu hanya satu laporan, kata Bagja.

“Pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU 25/2023,” jelas Bagja.

Selain itu, terkait penanganan dugaan pelanggaran administratif tersebut, Bagja menjelaskan, jika akan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengaku telah menerima surat klarifikasi dariKetua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Taipei. 

Hal itu terkait permohonan maaf sekaligus penjelasan di balik pengiriman puluhan ribu surat suara yang telah dikirimkan secara prematur atau lebih dini kepada para pemilih di Taiwan melalui pos.

Ia meminta KPU selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat agar pendistribusian logistik pemilu dapat berjalan aman dan lancar hingga sampai di TPS di daerah.

“Meski logistiknya bukan surat suara, namun menandakan akan ada masalah jika KPU tidak menghubungi pihak keamanan setempat,” ujarnya.

KPU menyatakan pihaknya melibatkan unsur TNI dan Polri serta pemerintah daerah untuk membantu pendistribusian logistik pemilu, khususnya ke daerah rawan bencana dan daerah terpencil di Tanah Air.

Sementara itu Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk mendukung kelancaran distribusi logistik untuk digunakan pada pemilu mendatang.

KPU juga menyatakan akan merekrut 5,7 juta petugas untuk tim Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Temukan berita dan konten POKROL lainnya di Google News.