​Polri akan pindahkan 30.878 personel ke IKN secara bertahap

  Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan sambutan dalam acara Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (21/12...

 

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan sambutan dalam acara Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (21/12/2023). (Foto: Humas Polri)

POKROL, Sepaku Kaltim - Kepolisian Negara (Polri) berencana memindahkan 30.878 personel kepolisian ke ibu kota baru (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur secara bertahap.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan mutasi personel Polri akan dilakukan dalam empat tahap.

Tahap pertama. Polri akan merelokasi anggotanya ke IKN sebanyak 1.667 personel, kemudian tahap ketiga sebanyak 9.484 personel, tahap ketiga sebanyak 9.685 personel, dan tahap keempat sebanyak 9.678 personel, ujarnya saat peletakan batu pertama pembangunan Kapal Istimewa Nusantara di Kantor Polisi Resor pada hari Kamis (21/12/2023).

Sigit mengatakan sudah ada sebanyak 708 petugas akan ditempatkan di kantor polisi khusus wilayah IKN dan telah menjalani asesmen di Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

“Sembari menunggu proses pengembangan dan penetapan struktur organisasi, personel tersebut sudah ditempatkan di Polda Kaltim, dan sudah kami distribusikan ke kepolisian pendukung,” kata Prabowo.

Terkait pembangunan hunian Polri, Jenderal Sigit menyebut Kementerian PUPR saat ini sedang membangun 4 tower hunian Polri, yang masing-masing tower memiliki 12 lantai yang terdiri atas 420 unit (tipe 98 m2) kali 4 tower, sehingga total terdapat 1.680 unit. Progres pembangunan saat ini mencapai 14,4 persen, dengan target penyelesaian pada November 2024.

“Harapan kami, pembangunan Polres Khusus Kawasan IKN dan tower hunian ini sejalan dengan 8 prinsip dan 24 KPI (key performance indicator) IKN, termasuk green building. Mohon izin, Bapak (Presiden Jokowi), uniform kami cokelat, tapi kami akan mengikuti konsep green building. Sehingga mendukung sustainable development dan green environment,” ucap Sigit.

Kapolri memastikan Polri akan terus memantau kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk untuk pengembangan kawasan IKN.

“Polri berkomitmen mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengawal seluruh kebijakan presiden, khususnya mengawasi pengembangan IKN Nusantara,” tegasnya.

Peletakan batu pertama juga dihadiri oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pembangunannya akan memakan waktu sekitar sembilan bulan, dengan anggaran sebesar Rp160 miliar (US$10,3 juta) di atas tanah seluas 6.189 meter persegi di area seluas kurang lebih 12 hektar.

Ia optimistis keberadaan Kepolisian Resort Khusus Nusantara akan benar-benar meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan stabilitas dan keamanan ibu kota Indonesia di masa depan.

Presiden juga mengingatkan agar desain kantor polisi disesuaikan dengan konsep green building.

Smart security system

Lebih lanjut Jenderal Sigit mengatakan Polri juga akan membangun command center Polres Khusus Kawasan IKN sebagai bagian dari smart security system. Dia berharap konsep ini bisa memaksimalkan pengamanan.

“Konsep smart security meliputi layanan tanggap darurat, kamseltibcar lantas dan sistem pengamanan kota yang modern, layanan kepolisian digital, dan melibatkan peran serta komunitas dan masyarakat. Dalam konsep ini, pengamanan tidak hanya dilakukan secara fisik oleh personel Polri, tapi juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti CCTV, body worn camera, big data yang terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait, dan analisis artificial intelligence pada command center,” jelasnya.

“Pembangunan smart security ini akan memberikan jawaban atas jaminan rasa aman bagi masyarakat dan para investor di IKN, sehingga dapat berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan investasi di Ibu Kota Nusantara sebagai wujud filosofi pembangunan Indonesia-sentris,” imbuhnya.

Terakhir, Jenderal Sigit menegaskan Polri berkomitmen mengerahkan segala sumber daya demi mengawal kebijakan dan agenda-agenda pemerintah, khususnya mengawal pembangunan IKN. Dia juga berharap proses pembangunan bisa berjalan lancar dan tepat waktu.

​

Temukan berita dan konten POKROL lainnya di Google News.